Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Rycko Amelza
Dahniel meminta semua pemangku kebijakan, termasuk masyarakat, untuk mewaspadai
pihak yang berupaya mengganggu Pemilu 2024 dengan unsur-unsur kekerasan dan
radikalisme.
Kekompakan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah dinilai sangat
penting dalam mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi pada Pemilu 2024.
Masyarakat, katanya, harus bisa merasa aman dan kondusif dalam
mengikuti pesta demokrasi di Indonesia ini.
"Jangan sampai negara kita ini dipecah-belah. Dipecah-belah oleh
paham yang mengajarkan kekerasan, memanfaatkan situasi politik," kata
Rycko seusai membuka Sarasehan Dai dan Daiyah di Kota Bandung, Rabu
(24/5/2023).
Ia mengatakan bahwa tahun politik ini merupakan tahun berkumpulnya
massa di Tanah Air dalam meramaikan kontestasi politik.
Karenanya, jangan sampai kegiatan yang sangat penting bagi bangsa ini
dirusak oleh orang-orang yang menebar ideologi yang mengajarkan kekerasan.
"Jangan sampai menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Akhirnya
proses demokrasi yang sedang berjalan ini terganggu," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, BNPT bersama dengan Kementerian Agama, MUI,
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Polda Jabar, dan Kodam III Siliwangi, berkumpul
bersama seluruh pimpinan ormas Islam di Jawa Barat.
Sebanyak dai dan daiyah dari 23 ormas Islam yang ada di Jawa Barat ini,
tergabung dalam gugus tugas untuk penanggulangan bahaya paham radikalisme,
ekstrimisme, kekerasan, dan paham terorisme.
"Silaturahmi ini bertujuan menyamakan persepsi tentang
program-program kontra radikalisasi, terhadap berbagai ajaran-ajaran yang
mengajarkan kekerasan, yang mengarah pada radikalisme dan terorisme, termasuk
intoleran.
"Baik yang berkembang dalam dunia sosial, yang media informasi
elektronik, maupun dalam kehidupan masyarakat," tuturnya.
Kemudian, semua pihak sepakat meluruskan dan menyatukan niat untuk
memberikan yang terbaik kepada generasi muda. Hal ini dilakukan dengan tatap
muka di sekolah-sekolah, dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, sampai universitas
dan pondok pesantren.
"Juga kita melakukan penyebaran konten-konten yang damai, yang
menyejukkan, yang menunjukkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, dan menolak
segala bentuk kekerasan. Karena sesungguhnya tidak ada satu pun agama yang
mengajarkan tentang kekerasan," tuturnya.
Ia mencermati bahwa paham-paham radikal ini sesungguhnya tidak
mengajarkan agama, namun mengajarkan kekerasan. Tujuan mereka adalah
mendapatkan kekuasaan dan tujuan politik, dengan menipu atau memanipulasi umat
dengan menggunakan simbol-simbol dan atribut agama yang suci.
"Kita sudah membangun, menyatukan tekad dan bahkan juga tadi
berikrar, untuk menjaga negeri ini agar tetap tetap aman dan harmoni,
memperkuat rasa kebangsaan dan menatap ke depan menjadi negeri yang semakin
maju semakin aman sejahtera," katanya.
Ia pun mengapresiasi langkah Kementerian Agama yang menugaskan lebih
daripada 50 ribu dai dan daiyah se-Indonesia, bersama 1.300 dai dan daiyah dari
MUI untuk menyebarkan dan meluruskan pemahaman, memberikan penjelasan,
mengoreksi permasalahan yang berkaitan dengan isu yang sensitif ini.
Source : https://jabar.tribunnews.com/